JAKARTA | Analis kebijakan publik dan sosial-politik, Nasky Putra Tandjung menilai, Ketegasan dan komitmen Anggota DPR RI sekaligus Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil langkah lebih tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas judi online serta teror pinjaman online patut didukung penuh oleh semua pihak.
Menurut Nasky, Langkah tegas gnggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly mencerminkan seruan dan tanggun jawab moral (moral force) sebagai pejabat publik dan representasi suara rakyat di parlemen dalam menjalankan tugas wewenangnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melindungi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
“Oleh sebab itu, Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami menyatakan apresiasi tinggi serta mendukung penuh komitmen dan langkah progresif Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly. Ini bentuk intervensi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan riil dinamika kehidupan masyarakat saat ini. Judi online bukan lagi sekadar persoalan individu atau kebiasaan buruk. Ini sudah menjadi kejahatan siber terorganisir yang menggerogoti ekonomi rakyat dan mengancam ketahanan sosial bangsa. Negara harus hadir dengan tindakan yang lebih keras dan tanpa kompromi,” kata Nasky dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).
Selain itu, Alumnus INDEF School Of Politcal Economy Jakarta itu menjelaskan, Hingga perhari ini Komdigi telah memutus akses 3,45 juta situs judi online dan mengajukan pembekuan lebih dari 25 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian daring. Namun demikian, ia menilai perang ini masih jauh dari selesai karena selama mata rantai di hulu belum diputus, situs baru akan terus muncul dan praktik premanisme siber oleh debt collector pinjol akan terus mengancam keselamatan masyarakat.
“Karena itu, dukungan dari Anggota DPR RI sekaligus Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada stake holder terkait, terkhususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil langkah lebih tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas judi online serta teror pinjaman online harus dipahami bukan semata kegiatan filantropi politik, melainkan bagian dari respons kebijakan strategis anggota legislatif terhadap persoalan praktik judi online yang kerap menggerogoti ekonomi masyarakat hingga mengancam ketahanan sosial nasional,” tegasnya.
Lebih dalam lagi, Founder Nasky Milenial Center (NMC) menegaskan, Dalam perspektif kebijakan publik, ini adalah bentuk policy responsiveness dan adaptif terkait tantangan kemajuan digitalisasi yang kian kompleks. Negara melalui wakil rakyat hadir menjawab masalah konkret, dan menjaga risiko keselamatan masyarkakat. Artinya, pengawasan dan kebijakan tidak berhenti pada regulasi dan narasi, tetapi hadir dalam eksekusi nyata.
“Langkah ini mencerminkan pendekatan afirmatif dalam kebijakan sosial, yakni keberpihakan pada kelompok yang paling terdampak secara ekonomi dan mobilitas. Ini sejalan dengan prinsip equity-based policy, di mana kebijakan publik harus mengoreksi ketimpangan ekonomi dan sosial. Secara kebijakan, ini menunjukkan adanya perhitungan terhadap dampak sistemik, bukan kebijakan populis sesaat,” jelasnya.
Wakil rakyat dalam hal ini Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly tidak cukup hanya membuat undang-undang. Mereka juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan kebijakan dirasakan langsung oleh konstituen. “Ini menunjukkan bahwa politik bisa bekerja dalam bentuk pelayanan, bukan sekadar simbol. Inilah contoh bagaimana kebijakan publik bertemu dengan kebutuhan budaya masyarakat secara konkret,” pungkasnya. (*)
